Facebook Memperketat Aturan Iklan dan Misinformasi Terkait COVID-19
Facebook mengambil langkah tegas untuk membatasi iklan dan penyebaran misinformasi mengenai virus corona (COVID-19), sejalan dengan kebijakan yang diuraikan oleh Kepala Kesehatan Kang-Xing Jin bulan lalu. Keputusan ini muncul di tengah maraknya kritik terhadap platform media sosial terkait penyebaran ketakutan dan kebingungan tentang virus tersebut.
Pembatasan Iklan untuk Obat Palsu
Juru bicara Facebook menyatakan, “Kami mengambil langkah untuk menghentikan iklan produk yang merujuk pada virus corona dan menciptakan rasa urgensi, seperti menyiratkan pasokan terbatas, atau menjamin kesembuhan atau pencegahan.” Contohnya, iklan dengan klaim seperti “masker wajah dijamin 100 persen mencegah penyebaran virus” tidak akan diizinkan.
Liz Miller, analis utama di Constellation Research, berpendapat bahwa kebijakan ini seharusnya tidak perlu ada, mengingat iklan yang menyesatkan secara sengaja atau merupakan penipuan seharusnya tidak diizinkan. Ia menyarankan Facebook untuk merujuk pada panduan Federal Trade Commission (FTC) Amerika Serikat mengenai klaim medis dalam iklan.
Pembersihan Misinformasi
Selain iklan, Facebook juga menghapus konten yang mempromosikan klaim palsu atau teori konspirasi tentang virus corona, serta klaim palsu mengenai ketersediaan sumber daya kesehatan. Tindakan lain yang diambil meliputi:
- Memberi label pada misinformasi dan mengarahkan pengguna ke informasi yang lebih akurat, seperti situs Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) atau otoritas kesehatan lokal.
- Memberikan kredit iklan kepada WHO dan kementerian kesehatan di seluruh Asia.
- Berbagi data mobilitas agregat dan anonim serta peta kepadatan penduduk resolusi tinggi kepada peneliti universitas untuk membantu model perkiraan penyebaran virus.
Langkah-langkah ini dilakukan setelah Facebook menjadi tuan rumah pertemuan dengan WHO dan 12 perusahaan teknologi tinggi lainnya untuk membahas upaya menghentikan penyebaran misinformasi.
Kebebasan Berbicara dan Batasan
Tindakan Facebook terhadap iklan palsu dan misinformasi COVID-19 menimbulkan pertanyaan mengenai komitmennya terhadap kebebasan berbicara, terutama mengingat penolakannya untuk memblokir politisi yang menyebarkan misinformasi dalam iklan dengan alasan kebebasan berpendapat.
Rob Enderle, analis utama di Enderle Group, menyatakan bahwa Facebook dapat memoderasi konten jika ada konsekuensi yang lebih tinggi, menunjukkan bahwa perusahaan ini mampu melakukannya jika risikonya cukup besar. Namun, ia juga mencatat bahwa klaim medis palsu berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum bagi Facebook, tidak seperti klaim politik palsu.
Mike Jude, direktur riset di IDC, menekankan bahwa Facebook bukanlah “zona kebebasan berbicara” dan berhak mengecualikan komentar yang melanggar aturannya. Ia juga mengingatkan bahwa moderasi konten adalah tugas yang kompleks dan berpotensi menimbulkan inkonsistensi.
Dampak dan Relevansi untuk Indonesia
Ancaman Informasi Palsu di Era Digital Indonesia
Kebijakan Facebook dalam menangani misinformasi dan iklan palsu terkait kesehatan, seperti yang terjadi pada pandemi COVID-19, memiliki relevansi yang signifikan bagi Indonesia. Dengan tingkat penetrasi internet dan penggunaan media sosial yang tinggi, Indonesia rentan terhadap penyebaran informasi yang salah, terutama yang berkaitan dengan kesehatan.
Upaya Facebook untuk memfilter iklan yang menjanjikan kesembuhan palsu atau menciptakan kepanikan dapat menjadi contoh penting bagi platform digital yang beroperasi di Indonesia. Hal ini menunjukkan perlunya kerangka regulasi yang jelas dan kolaborasi antara platform, pemerintah, dan masyarakat untuk memerangi misinformasi kesehatan. Pengalaman global ini menekankan pentingnya literasi digital dan kemampuan kritis masyarakat Indonesia dalam memilah informasi, terutama di tengah krisis kesehatan.
Sumber: technewsworld
